Mencari Dalang Kerusuhan Saat Demo 4 November

Aksi unjuk rasa yang digelar massa dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) pada Jumat (4/11/2016) lalu, di depan Istana Kepresidenan, Jakarta berujung ricuh.

Mulanya, aksi tersebut berjalan dengan damai.

Namun, di pengujung demo, tepatnya setelah massa akan dibubarkan, aksi penyampaian pendapat yang menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, itu berubah ricuh.

Sebagian massa menyerang polisi dengan botol air mineral, batu, hingga bambu.

Melihat situasi yang mulai tak kondusif, aparat keamanan menembakan gas air mata ke arah pendemo.

Di lain pihak, massa mulai melakukan aksi bakar membakar. Berdasarkan catatan kepolisian, ada tiga kendaraan milik aparat yang diduga dibakar massa.

Melihat situasi demo yang menjadi ricuh, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan pihak kepolisian untuk menghentikan tembakan gas air mata.

Selain itu, Tito mengimbau agar massa tidak menyerang aparat. Massa juga diimbau untuk segera membubarkan diri.

Hingga akhirnya, kericuhan ini dapat diredakan. Setelah situasi terkendali, Presiden RI Joko Widodo menggelar konfrensi pers di Istana Kepresidenan.

Dalam konfrensi pers tersebut Jokowi menyebut bahwa kerusuhan tersebut terjadi karena ada aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi.

"Kita menyesalkan kejadian bakda Isya yang harusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Jokowi dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11/2016) pukul 00.10 WIB.

Provokator ditangkap

Selanjutnya, polisi bergerak untuk mencari tahu provokator dalam kericuhan tersebut. Polisi kemudian mengamankan 10 orang yang diduga provokator.

Namun, keesokan harinya 10 orang tersebut dilepas. Mereka dilepas karena polisi tak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya sebagai tersangka.

Tak berhenti di situ, polisi terus mengumpulkan barang bukti terkait kericuhan tersebut.

Dari lokasi kericuhan, polisi mengumpulkan barang bukti berupa batu, bambu, tabung gas mini, ujung pagar yang berbentuk lancip, hingga paku yang menyerupai anak panah.

Barang-barang ini iduga digunakan massa untuk menyerang aparat. Selain itu, polisi mengidentifikasi foto maupun video dalam kericuhan tersebut.

Hal ini dilakukan untuk mencari tahu siapa saja provokator yang membuat aksi damai tersebut berubah menjadi ricuh.

Hingga pada Selasa (8/11/2016) dini hari, polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyampaian pendapat tersebut.

Sebanyak lima orang diamankan di tempat berbeda malam itu. Kelima orang ini merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang juga mahasiswa.

Satu di antaranya adalah Sekertaris Jenderal HMI, Amijaya, yang ditangkap oleh polisi di Kantor Sekertariat HMI di Jalan Sultan Agung, Manggarai, Jakarta Selatan.

Adapun keempat orang lainnya adalah Ismail Ibrahim, Rahmat Muni, Romadon Reubun, dan Muhammad Rizki Berkat.

Mengaku disuruh

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono mengatakan, para tersangka mengaku kepada penyidik bahwa mereka berbuat aksi anarkistis karena ada yang menyuruhnya dari mobil komando para demonstran.

"Karena pengakuan dari mereka dapat ini kan terprovokasi, karena ada perintah mobil komando untuk maju mendorong anggota kami," kata Awi di Mapolda Metro Jaya, Selasa (8/11/2016).

Awi menyampaikan, saat ini penyidik sedang mengumpulkan alat bukti yang sesuai dengan keterangan para tersangka.

"Provokasi-provokasi yang melakukan siapa tentu kami akan kontruksikan, kami akan minta pertanggungjawaban siapa yang melakukan perintah komando," kata dia.

Oleh karena itu, kata Awi, pihaknya tidak menutup kemungkinan menetapkan tersangka lain dalam aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan tersebut.

"Karena memang masa proses (penyelidikan) masih berlanjut. Kami masih identifikasi, tentu kami akan cari benang merahnya," ujar Awi.

Akibat ulahnya, kelima anggota HMI itu disangka melamggar Pasal 212 jo Pasal 214 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ancaman hukumannya, pidana penjara paling lama tujuh tahun.

http://megapolitan.kompas.com/
Loading...