Dulu Menuduh Sekarang OTT "Karma Itu Ada"

Setelah Ahok dipenjara, entah mengapa tiba-tiba mulai tersingkap mana yang benar-benar jujur, dan mana yang benar-benar licik. Kita belum lupa persoalan Rumah Sakit Sumber Waras dimana menurut hasil audit BPK, Ahok dinilai merugikan negara dalam pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras tersebut.
Dulu Menuduh Sekarang OTT "Karma Itu Ada"

Ahok sudah menjelaskan bahwa audit BPK menggunakan NJOP yang berbeda sehingga kemudian menemukan ketidaksingkronan dengan Ahok. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap diwajibkan membayar uang kerugian negara sebesar Rp 191 miliar atas pembelian lahan RS Sumber Waras.

Padahal, KPK tidak menemukan indikasi korupsi dalam proses pembelian tersebut. Namun BPK tetap kukuh dan merasa Ahok telah merugikan negara. Sementara itu, Ahok juga sudah mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak bisa melaksanakan rekomendasi audit BPK terkait RS Sumber Waras. Sebab DKI harus menarik kembali uang yang sudah diberikan kepada pengelola RS Sumber Waras apabila harus mengembalikan kerugian tersebut. Jika demikian, kata Basuki, Pemprov DKI yang terancam digugat.

BPK juga salah dalam melakukan audit karena jika mengikuti audit BPK, maka alamat lahan yang dibeli Pemprov DKI berada di Jalan Tomang Utara. Padahal, BPN Jakarta Barat dan sertifikat tanah menunjukkan bahwa lahan itu berada di Jalan Kyai Tapa. NJOP antara Jalan Tomang Berbeda dan Jalan Kyai Tapa berbeda sehingga wajar audit BPK hasilnya keliru dan menganggap Ahok merugikan negara.

Namun Ahok menanggapi tuntutan BPK dengan santai. Meski demikian, Ahok mengatakan, dia tidak akan menggugat BPK. Sebab, hasil audit BPK sendiri tidak bisa dituntut. Hal yang bisa dilalukan Ahok adalah mengirim surat ke Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK. Ahok mengaku sudah mengirimkan surat ke MKKE beberapa bulan lalu

Tapi ya sudahlah. Itu kisah masa lalu antara Ahok dan BPK. Sampai sekarangpun KPK tidak menemukan tindak pidana terkait pembangunan RS Sumber Waras. Entah mengapa BPK sangat memaksakan agar Ahok terindikasi korupsi dalam pembangunan RS Sumber Waras.

Selang beberapa bulan kemudian, pembahasan terkait dugaan korupsi pembangunan RS Sumber Waras lenyap. BPK pun seperti sudah melupakan. Dan sekarang, BPK seperti sedang mendapat karma karena dulu seperti ingin memaksakan agar Ahok terindikasi korupsi. Simak informasi berikut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat (26/5/2017).

Operasi tangkap tangan tersebut terkait pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) salah satu lembaga negara. Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, saat dikonfirmasi. WTP merupakan opini yang dikeluarkan auditor terhadap laporan keuangan.

Sesuai amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, audit atas laporan keuangan lembaga negara dilakukan oleh BPK.
Saat dikonfirmasi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut. Namun, Febri tidak menjelaskan secara rinci identitas orang yang ditangkap, serta kasus yang menjeratnya.
Menurut Febri, penyelidik KPK harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah selesai pemeriksaan, KPK akan memberikan keterangan resmi terkait OTT tersebut.

“Masih ada waktu maksimal 1 x 24 jam. Akan disampaikan perkembangannya,” kata Febri.

Fakta ini semakin menunjukkan siapa yang bersih dan jujur dan siapa yang licik. Saya percaya kebenaran akan tetap benar meskipun banyak konspirasi agar kebenaran itu terlihat salah. Usaha BPK untuk memaksakan agar Ahok dianggap korupsi sumber waras sudah mentah. BPK tidak berkutik dan melakukan apapun untuk melanjutkan hasil auditnya.

Seperti biasa, Ahok tak perlu melakukan apapun untuk membalas fitnah dan tuduhan dari pihak yang tidak menyukai dirinya. Ahok bukan tipe orang pendendam. Ahok percaya bahwa kebenaran akan menang. Meskipun dimata manusia mungkin Ahok kalah, namun bisa jadi dihadapan Tuhan Ahok menang.

Tanpa harus bersusah payah melakukan tindakan untuk membalas tuduhan BPK, hukum alam yang kemudian membalaskan. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK kepada pejabat BPK menunjukkan bahwa BPK diisi oleh orang-orang yang bermasalah. Meskipun sampai sekarang, KPK belum melakukan konferensi pers terkait apa yang menyebabkan OTT pejabat BPK tersebut, namun hal ini sudah menjadi indikasi bahwa orang-orang di BPK bermasalah.

Fakta ini semakin menunjukkan bahwa orang jujur memang akan dibenci oleh orang yang tidak jujur. Wajar jika Ahok memiliki banyak musuh. Pasalnya, orang-orang yang memusuhi Ahok terindikasi orang-orang yang bermasalah. Mudaha-mudahan kisah KPK, BPK, dan Ahok bisa kita ambil pelajaran.

seword.com
Loading...